Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2751818059> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 25 of
25
with 100 items per page.
- W2751818059 abstract "Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan yang sangat penting maka dalam melakukan pemungutan retribusi diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakannya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah seperti yang dijelaskan dalam UU tersebut, namun selain itu pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi selain ada dalam UU tersebut dengan kewenangan otonominya sesuai kriteria yang telah ditentukan. Retribusi pelayanan pemakaman diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman tunggul hitam kota padang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi saat pemberian sanksi administrasi tersebut. Metode yang dipakai penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode wawancara semi terstruktur. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa: Pertama penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman tidak sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kedua penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman di Tunggul Hitam terdapat tiga tahap yaitu:surat teguran pertama,surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga. Dalam penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman di tunggul hitam tidak mengenal adanya denda. Ketiga kendala yuridis dalam penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman di tunggul hitam yaitu tidak sinkronnya pelaksanaan sanksi yang diatur didalam Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dengan pelaksanaan yang terjadi dilapngan. Kendala teknis yang terjadi saat penjatuhan sanksi administrasi pelayanan pemakaman di tunggul hitam adalah ahli waris tidak berada di tempat saat surat teguran diberikan , biasanya pihak pemakaman menitipkan kepada ketua RT/RW dimana ahli waris bertempat tinggal." @default.
- W2751818059 created "2017-09-15" @default.
- W2751818059 creator A5029386099 @default.
- W2751818059 date "2017-07-18" @default.
- W2751818059 modified "2023-09-26" @default.
- W2751818059 title "PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DI TUNGGUL HITAM KOTA PADANG" @default.
- W2751818059 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2751818059 type Work @default.
- W2751818059 sameAs 2751818059 @default.
- W2751818059 citedByCount "0" @default.
- W2751818059 crossrefType "dissertation" @default.
- W2751818059 hasAuthorship W2751818059A5029386099 @default.
- W2751818059 hasConcept C138885662 @default.
- W2751818059 hasConcept C15708023 @default.
- W2751818059 hasConcept C17744445 @default.
- W2751818059 hasConceptScore W2751818059C138885662 @default.
- W2751818059 hasConceptScore W2751818059C15708023 @default.
- W2751818059 hasConceptScore W2751818059C17744445 @default.
- W2751818059 hasLocation W27518180591 @default.
- W2751818059 hasOpenAccess W2751818059 @default.
- W2751818059 hasPrimaryLocation W27518180591 @default.
- W2751818059 isParatext "false" @default.
- W2751818059 isRetracted "false" @default.
- W2751818059 magId "2751818059" @default.
- W2751818059 workType "dissertation" @default.