Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2783016202> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 41 of
41
with 100 items per page.
- W2783016202 endingPage "364" @default.
- W2783016202 startingPage "364" @default.
- W2783016202 abstract "Kelembagaan parlemen modern memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi anggota parlemen. Dimana nomenklatur lembaga pengawas etik terbaru yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dari penyebutan tersebut menunjukkan adanya perubahan mendasar dari struktur kelembagaan lembaga penegak etik DPR dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan perbandingan (comparation) antara pengaturan tentang MKD dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan beberapa pola pengaturan lembaga penegak etik pada lembaga negara lain, peneliti menemukan beberapa berbedaan yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pada struktur kelembagaan dari MKD. Karena pada dasarnya lembaga ini diberikan kewenangan yang sangat luas seperti badan peradilan pada umumnya, namun tingkat independensinya sangat diragukan karena tidak diikuti dengan representasi keanggotaan yang melibatkan unsur eksternal DPR melainkan keseluruhan kenggotaan MKD adalah murni berasal dari anggota DPR. Keadaan ini tentu akan berdampak kepada kinerja lembaga MKD ini, karena dengan keadaan seperti sekarang ini hanya akan membuat lembaga ini sebagai jembatan bagi kepentingan fraksi yang ada di DPR untuk semakin mengutamakan kepentingan dan berpeluang mengintervensi segala kebijakan dan keputusan yang akan dihasilkan oleh MKD." @default.
- W2783016202 created "2018-01-26" @default.
- W2783016202 creator A5057170509 @default.
- W2783016202 date "2017-12-27" @default.
- W2783016202 modified "2023-09-24" @default.
- W2783016202 title "KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA" @default.
- W2783016202 doi "https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.507" @default.
- W2783016202 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2783016202 type Work @default.
- W2783016202 sameAs 2783016202 @default.
- W2783016202 citedByCount "0" @default.
- W2783016202 crossrefType "journal-article" @default.
- W2783016202 hasAuthorship W2783016202A5057170509 @default.
- W2783016202 hasBestOaLocation W27830162021 @default.
- W2783016202 hasConcept C142362112 @default.
- W2783016202 hasConcept C15708023 @default.
- W2783016202 hasConcept C17744445 @default.
- W2783016202 hasConceptScore W2783016202C142362112 @default.
- W2783016202 hasConceptScore W2783016202C15708023 @default.
- W2783016202 hasConceptScore W2783016202C17744445 @default.
- W2783016202 hasIssue "3" @default.
- W2783016202 hasLocation W27830162021 @default.
- W2783016202 hasOpenAccess W2783016202 @default.
- W2783016202 hasPrimaryLocation W27830162021 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W11365241 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W1589203209 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W2557454913 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W2603296253 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W2748952813 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W2888947023 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W2899084033 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W3003325775 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W828925460 @default.
- W2783016202 hasRelatedWork W93312527 @default.
- W2783016202 hasVolume "5" @default.
- W2783016202 isParatext "false" @default.
- W2783016202 isRetracted "false" @default.
- W2783016202 magId "2783016202" @default.
- W2783016202 workType "article" @default.