Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2890114397> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 32 of
32
with 100 items per page.
- W2890114397 abstract "Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harusdiawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATKdalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Penulis berpendapat bahwa harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. Selanjutnya, BPK bersama KPK dan PPATK perlu menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) perihal pemberantasan korupsi. Terakhir, independensi BPK secara organisasi, personal dan finansial perlu diperkuat untuk menunjang performa BPK dalam upaya penyelamatan keuangan negara." @default.
- W2890114397 created "2018-09-27" @default.
- W2890114397 creator A5017181208 @default.
- W2890114397 creator A5075978881 @default.
- W2890114397 date "2017-10-14" @default.
- W2890114397 modified "2023-09-24" @default.
- W2890114397 title "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK" @default.
- W2890114397 doi "https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102" @default.
- W2890114397 hasPublicationYear "2017" @default.
- W2890114397 type Work @default.
- W2890114397 sameAs 2890114397 @default.
- W2890114397 citedByCount "3" @default.
- W2890114397 countsByYear W28901143972020 @default.
- W2890114397 countsByYear W28901143972021 @default.
- W2890114397 countsByYear W28901143972022 @default.
- W2890114397 crossrefType "journal-article" @default.
- W2890114397 hasAuthorship W2890114397A5017181208 @default.
- W2890114397 hasAuthorship W2890114397A5075978881 @default.
- W2890114397 hasBestOaLocation W28901143971 @default.
- W2890114397 hasConcept C144133560 @default.
- W2890114397 hasConcept C17744445 @default.
- W2890114397 hasConcept C178550888 @default.
- W2890114397 hasConceptScore W2890114397C144133560 @default.
- W2890114397 hasConceptScore W2890114397C17744445 @default.
- W2890114397 hasConceptScore W2890114397C178550888 @default.
- W2890114397 hasLocation W28901143971 @default.
- W2890114397 hasOpenAccess W2890114397 @default.
- W2890114397 hasPrimaryLocation W28901143971 @default.
- W2890114397 isParatext "false" @default.
- W2890114397 isRetracted "false" @default.
- W2890114397 magId "2890114397" @default.
- W2890114397 workType "article" @default.